
Perklik.com – Di tengah derasnya pujian dan penghargaan dari berbagai lembaga nasional, suara masyarakat Kota Sungai Penuh justru semakin lantang menyuarakan kegelisahan mereka. Piagam demi piagam yang diterima Pemerintah Kota dianggap tak memberi dampak nyata terhadap persoalan utama yang mencekik kehidupan warga—khususnya para petani yang lahan pertaniannya telah lama terendam air.
Sejak masa pemerintahan Asafri Jaya Bakri hingga Ahmadi Zubir, Walikota Sungai Penuh saat ini, berbagai penghargaan dari kementerian dan lembaga tinggi negara telah diraih. Namun, warga mempertanyakan: sejauh mana piagam-piagam tersebut benar-benar mencerminkan keberhasilan di lapangan?
Jangan Hanya Mengejar Seremonial, “Yang kami butuhkan bukan penghargaan, tapi tindakan nyata. Kami lelah melihat APBD habis untuk hal-hal yang tidak berdampak langsung ke masyarakat,” ungkap salah satu tokoh masyarakat dari Kecamatan Hamparan Rawang kepada Perklik.com.
Warga menyebut persoalan banjir dan pengelolaan sampah yang tak kunjung tuntas adalah bukti nyata bahwa kebijakan yang dibuat selama ini tidak menyentuh akar masalah. Bahkan, yang lebih mengkhawatirkan adalah nasib ratusan hektar sawah yang terus-menerus tergenang, menyebabkan para petani gagal panen setiap tahunnya.
Ekonomi Petani di Titik Kritis, Dampak dari lahan terendam ini sangat besar. Ribuan ton gabah tidak bisa dipanen, yang berimbas langsung pada penurunan pendapatan rumah tangga petani. Banyak petani terpaksa meninggalkan lahan mereka dan beralih profesi karena tidak sanggup menanggung kerugian.
“Setiap tahun kami gagal panen, air terus merendam sawah. Sementara tidak ada solusi jangka panjang dari pemerintah. Sampai kapan?” keluh seorang petani dari Desa Dujung Sakti.
Seruan untuk Langkah Strategis dan Terpadu, Masyarakat mendesak Walikota dan Wakil Walikota agar segera duduk bersama dengan dinas teknis seperti Dinas Pertanian, Dinas PUPR, hingga BPBD, untuk merancang langkah strategis menyelamatkan lahan produktif yang terendam. Langkah-langkah seperti normalisasi saluran air, pembangunan embung, hingga perbaikan tata kelola irigasi harus diprioritaskan.
Lebih dari itu, masyarakat berharap Pemerintah Kota Sungai Penuh mulai menempatkan sektor pertanian sebagai leading sector dalam perencanaan pembangunan daerah. Sebagai daerah yang memiliki potensi pertanian yang luas, Sungai Penuh seharusnya bisa menjadi lumbung pangan andalan Provinsi Jambi.
Warga Tak Ingin Lagi Sekadar Janji, Di tahun-tahun politik dan menjelang masa akhir jabatan, masyarakat berharap para pemimpin daerah benar-benar mengabdi untuk kesejahteraan rakyat, bukan sekadar mengejar citra di mata pusat.
“Kami ingin tindakan, bukan piagam Penghargaan. Kami ingin panen, bukan pidato,” ujar warga lainnya.
Kini bola ada di tangan Pemerintah Kota. Akankah mereka menjawab jeritan para petani dengan kebijakan dan aksi nyata, atau tetap larut dalam euforia penghargaan yang tak menyentuh tanah basah di sawah-sawah yang terbengkalai? (glg)
Tidak ada komentar