Juara di Spanduk, Tenggelam di Kenyataan: Pemerintah Sungai Penuh Disorot Mahasiswa
PerKlik.com – Sungai Penuh, 7 Juni 2025 Slogan “Sungai Penuh Juara” yang gencar dikampanyekan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh kini mulai dipertanyakan keabsahannya. Ismail Arifdal, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat STIE-SAK, melontarkan kritik tajam terhadap narasi tersebut, yang menurutnya tidak selaras dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat.
Dalam konferensi persnya, Ismail menilai bahwa pencitraan yang terus dibangun melalui slogan dan seremonial hanyalah kulit luar dari persoalan mendalam yang tak kunjung diselesaikan, terutama terkait persoalan banjir tahunan yang menghantui berbagai kecamatan.
“Genangan air yang terjadi setiap tahun bukanlah kejadian luar biasa. Ini kegagalan sistemik. Kalau pemerintah betul-betul juara, mengapa persoalan sesederhana banjir musiman tak bisa dituntaskan?” ujar Ismail.
Kritik Ismail bukan tanpa dasar. Wilayah-wilayah seperti Hamparan Rawang, Tanah Kampung, dan sebagian Sungai Bungkal rutin terdampak banjir ketika curah hujan meningkat. Namun hingga kini, tidak ada roadmap penanggulangan yang jelas, apalagi berbasis data geospasial atau kebencanaan.
Menurut Ismail, pemerintah daerah selama ini hanya bereaksi saat bencana terjadi, tanpa membangun sistem mitigasi yang menyeluruh. Ia menyebut ini sebagai bentuk kegagalan perencanaan tata kota yang berorientasi jangka panjang.
“Kita tidak melihat adanya masterplan mitigasi. Yang kita lihat hanya seremoni peresmian, baliho keberhasilan, dan slogan-slogan bombastis. Masyarakat butuh solusi, bukan sekadar janji,” kritiknya.
Ismail juga menyoroti kecenderungan Pemkot Sungai Penuh yang lebih sibuk membangun narasi pencapaian ketimbang merespons keresahan publik secara nyata. Ia menegaskan, keberhasilan suatu kota bukan dinilai dari banyaknya slogan yang digaungkan, tapi dari seberapa jauh masyarakat merasakan dampak kebijakan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
“Tidak ada kemajuan jika rakyat masih takut rumahnya tergenang air saat hujan lebat datang. ‘Juara’ bukan soal medali, tapi soal kehadiran negara di tengah persoalan rakyat,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Ismail mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD Kota Sungai Penuh, untuk tidak terlena dengan pembangunan berbasis pencitraan. Ia menekankan pentingnya dialog langsung dengan masyarakat dan penyusunan kebijakan yang berbasis data, fakta, dan realita lapangan.
“Kritik ini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyadarkan. Pemerintah harus berpihak pada kepentingan publik, bukan semata-mata kepentingan politik atau kosmetik media,” pungkasnya. (glg)
Pos Terkait
Tidak ada komentar