Ratusan Massa WALHI Geruduk DPRD Jambi, Protes Penggusuran Satgas PKH: “Ini Soal Hidup Kami!”

Perklik.com – Jambi, Ratusan masyarakat dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, Senin (4/8/2025). Aksi ini menjadi sorotan publik karena para demonstran membawa bendera Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), di tengah maraknya tren pengibaran bendera non-resmi menjelang perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus.

Massa menuntut penghentian operasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dinilai sewenang-wenang dan berpotensi merampas tanah masyarakat. Menurut mereka, operasi yang dilakukan Satgas PKH di beberapa kawasan justru mengancam kehidupan warga yang sudah turun-temurun mengelola lahan tersebut.

Baca Juga

Situasi Memanas, TNI Merapat ke Mapolda Metro Jaya, Mahasiswa Diminta Bubarkan Diri

30 Agu 2025

“Ini bukan hanya soal tanah, ini soal hidup kami,” teriak salah satu orator aksi dari atas mobil komando.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di hadapan pimpinan DPRD, massa yang tergabung dalam WALHI menyampaikan beberapa tuntutan utama. Mereka mendesak pemerintah pusat, khususnya Presiden, untuk turun tangan menyelesaikan konflik agraria yang semakin meluas di Jambi.

Selain itu, massa juga menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis agraria maupun pimpinan gerakan rakyat yang selama ini memperjuangkan hak masyarakat atas tanah. WALHI menilai kriminalisasi hanya akan memperburuk konflik dan mematikan ruang demokrasi bagi warga yang memperjuangkan keadilan.

Baca Juga

Sah Nahkodai APDESI, Amrizal Siap Satukan Desa Demi Kemajuan

21 Sep 2025

“Kami menolak penggusuran paksa dan intimidasi terhadap masyarakat. Negara harus hadir untuk melindungi, bukan mengusir,” tegas salah satu perwakilan WALHI saat menyampaikan tuntutan.

Aksi ini berlangsung damai dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Sejumlah spanduk dan poster tuntutan dibentangkan, sementara orasi silih berganti menggema di halaman gedung DPRD Jambi.

WALHI juga mendesak agar Satgas PKH memastikan pemulihan ekosistem di kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan akibat konflik dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Mereka menilai solusi penyelamatan lingkungan harus berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat adat dan petani yang selama ini bergantung pada lahan tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Jambi belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan massa. Namun, sejumlah anggota dewan terlihat menerima perwakilan demonstran untuk berdialog. (glg)